BALI, globalnusantara.co.id — Komitmen Indonesia dalam melindungi warganya dari bahaya perdagangan orang kembali ditegaskan dalam pertemuan bilateral antara Direktorat Jenderal Imigrasi RI dan Imigrasi Kerajaan Kamboja di Bali. Dalam pertemuan yang digelar Senin (19/5), kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi untuk mengatasi kejahatan transnasional yang melibatkan migrasi ilegal.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menyebut pertemuan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat sinergi regional. “Kami ingin melindungi warga dari jebakan kerja ilegal, online scam, dan perdagangan orang yang kini makin masif,” ujar Agus.
Pemerintah Indonesia mencatat lonjakan jumlah WNI yang bekerja ke Kamboja secara nonresmi, dengan sebagian besar diduga terjebak dalam praktik perjudian online dan penipuan daring. Dalam pertemuan ini, disepakati dokumen kerja sama Letter of Intent (LoI) yang mencakup pertukaran data, pelatihan SDM, hingga penunjukan penghubung khusus di masing-masing negara.
Tak hanya itu, Indonesia juga merencanakan penempatan atase imigrasi di Kamboja untuk mempercepat koordinasi lapangan. Dari sisi penegakan, Ditjen Imigrasi mencatat sebanyak 5.000 WNI dicegah berangkat ke luar negeri dan 303 permohonan paspor ditunda karena indikasi migrasi nonprosedural dalam kurun Januari–April 2025.
Sementara itu, program Desa Binaan Imigrasi terus diperkuat sebagai benteng edukasi masyarakat pedesaan. “Saat ini ada 185 desa binaan. Kami edukasi mereka soal pentingnya prosedur sah dan bahaya tipu-tipu lowongan kerja luar negeri,” terang Agus.
Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman, menambahkan bahwa kerja sama ini diharapkan jadi model penanganan lintas negara. “Kita akan berbagi informasi, saling belajar, dan saling lindungi,” pungkasnya.
