JAYAPURA, globalnusantara.co.id— Situasi keamanan di Papua kembali menjadi sorotan menyusul pernyataan tegas dari Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., yang menyebut bahwa ancaman di wilayah tersebut tidak hanya datang dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tetapi juga dari Kelompok Kriminal Politik (KKP). Kedua kelompok ini dianggap sebagai tantangan ganda yang membutuhkan pendekatan holistik dan berlapis.
Dalam wawancaranya di Podcast Polri TV, Kamis (17/7/2025), Brigjen Faizal menjelaskan bahwa KKB selama ini dikenal melalui aksi kekerasan bersenjata yang menyasar aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Sementara itu, KKP bergerak secara lebih halus dan ideologis, menyusup melalui jalur intelektual, aksi massa, serta propaganda digital dengan tujuan akhir memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ancaman KKB nyata dalam bentuk kekerasan, tetapi KKP menyerang dari sisi ideologi dan kesadaran generasi muda Papua. Ini justru lebih berbahaya dalam jangka panjang,” ujar Brigjen Faizal.
Menurutnya, KKP memiliki struktur dan jaringan yang luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebut menjadi motor utama gerakan separatis, termasuk dengan melakukan lobi politik internasional dan memanfaatkan diaspora mahasiswa Papua di luar negeri. Di dalam negeri, jaringan ini juga aktif melalui kelompok mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP).
Brigjen Faizal menambahkan bahwa isu-isu sensitif seperti rasisme, pelanggaran HAM, dan penolakan terhadap program strategis pemerintah kerap dijadikan bahan propaganda untuk membangun sentimen anti-negara.
“Kami mencatat banyak disinformasi di media sosial yang menyebut program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal, tujuan utama dari program-program seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan pemekaran daerah otonomi baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegasnya.
Pendekatan Humanis dan Antropologis
Satgas Damai Cartenz saat ini aktif di 11 kabupaten, dengan fokus utama di Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas mengedepankan penegakan hukum yang disesuaikan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Papua.
“Banyak warga merasa secara adat wajib membantu saudaranya yang terlibat dalam KKB atau KKP. Oleh karena itu, kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Pelaku utama tetap diproses secara hukum, namun terhadap simpatisan, pendekatan antropologis menjadi kunci,” jelas Brigjen Faizal.
Meski begitu, tantangan di lapangan tidak ringan. Operasi Damai Cartenz disebut sebagai salah satu operasi keamanan dengan risiko tertinggi di Indonesia. Selain ancaman fisik, Satgas juga menghadapi tantangan infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan minimnya sistem penghargaan bagi personel yang bertugas di daerah rawan konflik.
Dari sisi regulasi, penanganan terhadap propaganda digital yang menyebar di media sosial masih lemah. Banyak konten provokatif yang sulit ditindak karena belum adanya instrumen hukum yang memadai.
Perlu Sinergi Nasional
Brigjen Faizal menekankan bahwa penyelesaian persoalan Papua tidak bisa dibebankan hanya pada aparat keamanan. Pendekatan yang menyeluruh dari hulu ke hilir—meliputi pendidikan, pembangunan, hingga penguatan institusi adat—harus melibatkan seluruh elemen pemerintahan.
“Kami butuh sinergi yang holistik. Masalah Papua adalah masalah bersama, dan menjaga kedamaian serta kesejahteraan Papua adalah tanggung jawab seluruh bangsa,” pungkasnya.
Dengan strategi berbasis hukum dan kultural, Satgas Operasi Damai Cartenz berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan Papua demi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
