PKS Kaltim Soroti PAD Stagnan, Harap BUMD Sehat Jadi Solusi

Rabu, 11 Juni 2025
ket. foto:Di ruang DPRD Kaltim: Bendahara Fraksi H. Laode Nasir, S.E (kiri) Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan bersama Anggota Komisi II DPR RI KH. Aus Hidayat Nur dan Sekretaris Fraksi Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si dalam agenda hari aspirasi.

SAMARINDA, globalnusantara.co.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyoroti stagnasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim yang disebutnya butuh terobosan. Aspirasi ini disampaikan Firnadi dalam diskusi dengan anggota Komisi II DPR RI, KH. Aus Hidayat Nur, pada momen hari aspirasi bulan Juni.

Firnadi menjelaskan, salah satu fokus pembahasan APBD Kaltim 2026 adalah mencari cara meningkatkan PAD yang kini cenderung jalan di tempat atau bahkan menurun. Potensi pengelolaan alur sungai menjadi salah satu isu yang diangkat.

“Hari ini terasa spesial karena bertepatan dengan hari aspirasi bulan Juni yang kami tetapkan pada tanggal 11 dan 17. Kebetulan, kami kedatangan tamu istimewa, yaitu anggota DPR RI dari daerah kita, KH. Aus Hidayat Nur, yang juga merupakan anggota Komisi II DPR RI,” ujar Firnadi, Kamis (12/6/2025).

Menurut Firnadi, aspirasi dari Kaltim ini ternyata juga menjadi perhatian di Komisi II DPR RI. Komisi yang membidangi urusan dalam negeri dan Kementerian Dalam Negeri ini, termasuk optimalisasi kinerja BUMD.

“Kami juga menyampaikan evaluasi bahwa salah satu kunci penting dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah adalah keberadaan BUMD yang sehat dan produktif. Selama ini, kita sudah menanamkan penyertaan modal ke BUMD, dan harapannya tentu itu bisa menjadi sumber PAD, bukan justru menjadi beban daerah,” tegas Firnadi.

KH. Aus Hidayat Nur dalam kesempatan itu juga membeberkan hasil rapat Komisi II DPR RI dengan 38 gubernur se-Indonesia. Dari sekitar 1.100 BUMD di Indonesia, hanya puluhan saja yang tergolong sehat. BUMD yang sehat ini diharapkan bisa jadi contoh dalam peningkatan APBD.

“Sayangnya, banyak BUMD yang ‘sakit’ karena kurangnya pengawasan,” ungkap Firnadi mengutip Aus Hidayat Nur. Oleh karena itu, Komisi II DPR RI berinisiatif memperkuat pengawasan dan koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, demi menggairahkan kembali kinerja BUMD di daerah, termasuk Kaltim.

Secara umum, Firnadi menyebut BUMD atau BLUD di bidang kesehatan masyarakat seperti rumah sakit cenderung lebih sehat secara finansial. Namun, ia juga menyoroti kasus korupsi di beberapa bank daerah seperti Bank Jatim dan Bank Jabar yang menjadi perhatian serius DPR RI.

Firnadi berharap Kaltim bisa membangun BUMD yang sehat dan produktif, terutama dalam pengelolaan sumber daya air. “Itu merupakan salah satu potensi besar yang bisa mendorong kemajuan ekonomi daerah,” tutupnya.

Share Link: